Bandung, 24 September 2026 – Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB), melalui kepalanya, Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D., diundang sebagai narasumber dalam Project Meeting on Methodology for Coastal Subsidence Monitoring and Coastline Change Modelling for Integrated Coastal Zone Management and Spatial Planning yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari proposal Indonesia pada Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea 2025 sekaligus menandai tahap awal proyek kolaboratif berjangka dua tahun. Proyek bertajuk “A Methodology-Based Collaborative Approach for Coastal Subsidence Monitoring and Coastline Change Modelling, Initiated from the Northern Coast of Java, Indonesia” ini berfokus pada pengembangan metodologi pemantauan penurunan tanah pesisir dan pemodelan perubahan garis pantai, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura). Tujuannya menjawab tantangan perubahan iklim, kenaikan muka laut, penurunan tanah, dan pesatnya pembangunan pesisir.

Forum tersebut menghadirkan pakar nasional dan internasional dengan beragam topik, mulai dari kondisi ketahanan pesisir Indonesia, perspektif geomorfologi melalui pemantauan satelit, dan faktor oseanografi penyebab genangan di Pantura, hingga analisis dinamika garis pantai serta prediksi abrasi dan akresi. Teknologi UAV LiDAR juga diperkenalkan untuk pemetaan pesisir, sementara integrasi satellite altimetry, GNSS, dan InSAR dibahas sebagai metode pemantauan kenaikan muka laut relatif. 

Dalam sesi berbagi, Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D. memaparkan materi Marine Spatial Planning in Indonesia. Ia menekankan bahwa ruang pesisir tidak statis. Di Semarang-Demak, penurunan tanah dapat melampaui 10 cm per tahun, lebih dari sepuluh kali lipat kenaikan muka laut. Karena itu, Perencanaan Ruang Laut (Marine Spatial Planning/MSP) perlu beralih dari zonasi statis menjadi perencanaan adaptif berbasis risiko, yang terus diperbarui oleh data pemantauan. Menurutnya, MSP di Indonesia saat ini belum memasukkan parameter perubahan iklim seperti kenaikan muka laut. 

Urgensi ini ia tunjukkan melalui sejumlah studi kasus. Di pesisir utara Jawa, rencana tata ruang provinsi justru mengarahkan sekitar 55.220 hektar lahan rawan genangan menjadi kawasan industri dan permukiman. Di Jabodetabekpunjur, wilayah berbahaya banjir tinggi meningkat dari 51% menjadi 87% ketika penurunan tanah dan perubahan iklim diperhitungkan. Prof. Djoko menegaskan bahwa BIG berperan sebagai tulang punggung yang menghubungkan data bahaya pesisir dengan instrumen perencanaan ruang, sehingga hasil pemantauan tidak berhenti sebagai peta, tetapi menjadi dasar keputusan perencanaan.

Melalui kolaborasi ini, para peneliti dan pemangku kepentingan berharap dapat merumuskan kerangka metodologi yang terstandarisasi, efisien, dan dapat diterapkan lintas kawasan. Hasilnya diharapkan mendukung Integrated Coastal Zone Management (ICZM) serta perencanaan tata ruang pesisir yang lebih tangguh bagi Indonesia.