Subang, 13 Maret 2026 - Pusat Perubahan Iklim (PPI) ITB menyelenggarakan Workshop I Kajian Risiko Perubahan Iklim pada Tanaman Padi untuk Asuransi Pertanian di Nalendra Hotel, Subang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Riset Kolaborasi Indonesia Skema A (RKI-A) 2025–2026, yang bertujuan menggali berbagai permasalahan asuransi pertanian dari perspektif klimatologi, keasuransian, kondisi sosial petani, serta kebijakan pemerintah. Workshop dibuka oleh Kepala PPI ITB, Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D., bersama perwakilan Dinas Pertanian Subang, dengan menghadirkan narasumber dari ITB, IPB University, Universitas Padjadjaran, BRIN, BMKG, Dinas Pertanian Subang dan Indramayu, PT Asuransi Jasindo, serta PT Reasuransi MAIPARK.

Dalam sesi pemaparan, Prof. Dr. Muh. Taufik dari IPB University menjelaskan bahwa produksi padi di Kabupaten Indramayu dan Karawang menghadapi ancaman serius akibat kekeringan dan banjir. Penurunan curah hujan sebesar 100 mm dapat menyebabkan kehilangan produksi hingga 23 ribu ton padi, setara dengan kerugian sekitar Rp138 miliar. Selain itu, fenomena El Niño tercatat menurunkan produksi hingga 54,3% di Kota Bogor pada 2019.

Dr. Elza Surmaini dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN menekankan pentingnya deteksi dini kekeringan melalui prediksi curah hujan. Ia menyebutkan sejumlah strategi adaptasi yang dapat dilakukan, antara lain pembangunan embung, penerapan irigasi hemat air, serta penggunaan varietas unggul tahan kekeringan seperti Inpari 39 dan Pajajaran Agritan.

Sementara itu, BMKG melalui Robi Muharsyah memaparkan kondisi jaringan pengamatan iklim di Indonesia. Saat ini, BMKG mengoperasikan 5.963 pos hujan manual dan 763 Automatic Rain Gauge (ARG). Meski jumlahnya cukup besar, cakupan pengamatan dinilai masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Menanggapi hal tersebut, Prof. Sahat Marulitua Pasaribu dari Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN menekankan pentingnya keterbukaan data agar dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh industri asuransi pertanian dalam merancang skema perlindungan berbasis risiko iklim. BMKG juga memastikan bahwa data iklim dapat diajukan secara resmi dan akan disediakan sesuai kebutuhan, guna mendukung ketahanan pangan sekaligus pengembangan instrumen asuransi pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Dr. Elza Surmaini menambahkan bahwa model crop simulation mampu menghubungkan indeks kekeringan (SPI) dengan produktivitas padi, sehingga dapat menjadi dasar perhitungan risiko yang lebih akurat.

Dalam konteks kebijakan, Prof. Sahat Marulitua Pasaribu menyoroti perlunya reformulasi skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari model indemnity menjadi berbasis indeks. Data menunjukkan cakupan AUTP menurun drastis, dari 305.558 hektare pada 2023 menjadi 71.407 hektare pada 2025. PT Asuransi Jasindo menegaskan komitmennya melalui program AUTP dengan nilai pertanggungan Rp6 juta per hektare dan premi Rp180 ribu per hektare per musim tanam, dengan 80% premi ditanggung pemerintah. Namun demikian, keterbatasan anggaran dan besaran premi yang dinilai belum memadai masih menjadi tantangan. Jasindo juga mulai mendorong penerapan asuransi parametrik berbasis indeks yang dinilai lebih cepat dan efisien.

Dari sisi lapangan, perwakilan penyuluh pertanian mengungkap sejumlah kendala, di antaranya proses klaim yang masih lambat, sosialisasi program yang belum merata, kesulitan dalam mengakses aplikasi SIAP, serta munculnya kecemburuan antaranggota kelompok tani. Perwakilan Kepala Dinas Pertanian Subang, Deni Achmad Abdul Rahman, turut menambahkan bahwa banjir dan kekeringan masih menjadi tantangan utama di wilayahnya. Kecamatan Blanakan, Ciasem, dan Pamanukan tercatat sebagai wilayah yang paling terdampak banjir, sementara Pabuaran dan Cipunagara mengalami kekeringan dalam skala luas. Berbagai langkah adaptasi telah dilakukan, seperti pembentukan tim pemantau, penyaluran bantuan benih, perbaikan irigasi, pengaturan pola tanam, hingga kegiatan reboisasi.

Suasana Workshop Kajian Risiko Perubahan Iklim pada Tanaman Padi untuk Asuransi Pertanian, Subang, 13 Maret 2026
Foto: Dokumentasi Pusat Perubahan Iklim ITB 2026

Workshop ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas yang telah memengaruhi produksi padi, khususnya di Jawa Barat. Integrasi data iklim, reformulasi skema asuransi, serta penguatan strategi adaptasi lokal menjadi kunci untuk melindungi petani dari risiko kerugian besar akibat bencana hidrometeorologi, termasuk banjir rob. Kegiatan ditutup oleh Dr. Tri Wahyu Hadi (ITB) dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak—pemerintah, akademisi, perusahaan asuransi, dan kelompok tani—dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Penulis: Ivan Fadila Putra
Redaktur: Yonatan Kurniawan