Bandung, 12 Januari 2026 - Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar diskusi terbatas bertema “Membangun Ketahanan Pesisir Pantura Jawa: Posisi dan Peran Giant Sea Wall (GSW) dalam Perencanaan Ruang Laut Nasional” di Gedung PAU ITB. Kegiatan ini dihadiri oleh 29 peserta yang terdiri atas akademisi, pejabat KKP, serta pakar penataan ruang laut.

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menekankan bahwa persepsi yang berkembang di masyarakat kerap memandang reklamasi sebagai kegiatan yang pasti merusak lingkungan. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, reklamasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pesisir melalui pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Menurutnya, reklamasi juga berpotensi menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dengan melibatkan berbagai sektor.

Sementara itu, Fungsional Utama Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir KKP Dr. Ir. Suharyanto, M.Sc. menyoroti pentingnya masukan akademis dalam rencana perizinan reklamasi Teluk Jakarta agar kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah dan regulatif yang kuat. Staf Khusus Menteri Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerja Sama Luar Negeri, Ir. Dyah Erowati, M.Sc., menambahkan bahwa saat ini konsep Giant Sea Wall masih didasarkan pada hasil kajian Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal TNI AL). Ke depan, direncanakan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan ITB, Kementerian PUPR, dan Pushidrosal guna memperoleh masukan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dalam sesi tanggapan, sejumlah akademisi ITB mengajukan berbagai pertanyaan kritis. Prof. Nining Sari Ningsih menyoroti desain GSW yang direncanakan sebagai struktur lepas pantai berjarak sekitar 6 kilometer dari garis pantai dengan kedalaman 14 meter. Ia mengingatkan bahwa pembangunan 17 pulau reklamasi sebelumnya berkontribusi terhadap kenaikan muka air laut hingga 22 persen di sisi timur Teluk Jakarta.

Sementara itu, Prof. Hasanuddin Z. Abidin menekankan perlunya perhitungan Social Return on Investment (SROI), pengembangan teknologi desalinasi, serta perhatian serius terhadap isu penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.

Akademisi lain, Tessa Talitha, mengingatkan agar proyek GSW tidak semata berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan biodiversitas dan dampak ekologis. Wilmar A. Salim menyoroti potensi dominasi kepentingan swasta dalam proyek reklamasi, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat publik tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Dr. Hamzah Latief menekankan bahwa banyak proyek perlindungan pantai di Indonesia tidak dirancang secara memadai sehingga cepat mengalami kerusakan.

Foto: Dokumentasi Pusat Perubahan Iklim ITB 2026
Pada hari Senin, 12 Januari 2026, para akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkumpul di Auditorium PAU ITB. Pertemuan tersebut membahas peran Giant Sea Wall dalam meningkatkan ketahanan pesisir di sepanjang pantai utara Jawa (Pantura).

GSW sendiri merupakan bagian dari lingkup Badan Otorita Pantura Jawa yang bertujuan melindungi sekitar 50 juta penduduk di pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob. Namun, hingga saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap studi dan belum memasuki tahap Detail Engineering Design (DED).

Diskusi tersebut mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain konservasi ekosistem pesisir yang berisiko mengalami alih fungsi mangrove dan kehilangan biodiversitas; resiliensi sosial-ekonomi nelayan terkait potensi relokasi permukiman dan perubahan mata pencaharian; pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pasokan dari wilayah hinterland, SPAM regional, Pamsimas, maupun desalinasi untuk menekan laju penurunan muka tanah; serta perlunya koordinasi lintas sektor yang melibatkan KKP, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Sebagai tindak lanjut, ITB melalui Pusat Perubahan Iklim berencana menyelenggarakan forum diskusi lanjutan bersama KKP dan Badan Otorita Pantura Jawa. Forum ini diharapkan dapat mempertajam concept note serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk analisis SROI dan perumusan tata ruang pesisir yang berimbang antara pembangunan dan konservasi.

Penulis: Ivan Fadila Putra
Redaktur: Yonatan Kurniawan