Nationalgeographic.co.id—Upaya mengejar target produksi udang nasional kerap berbenturan dengan degradasi lingkungan pesisir.

Penurunan produktivitas tambak air payau ekstensif dipicu oleh desain area yang kurang optimal, pengelolaan air yang belum efektif, serta ketidaktepatan penggunaan input produksi seperti pupuk, kapur, dan pestisida.

Lantas, bagaimana strategi konkret untuk memulihkan produktivitas tambak tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem mangrove di kawasan pesisir Indonesia?

Jawaban atas tantangan tersebut tertuang dalam dokumen Risalah Kebijakan Pengarusutamaan Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (Sustainable Aquaculture Framework-SAF) untuk Mendukung Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia.

Dokumen ini diserahkan oleh Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)-KONEKSI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta pada 28 Juli 2026. Penyerahan risalah masukan kebijakan ini bertujuan membantu KKP memperkuat tata kelola akuakultur yang produktif sekaligus ramah lingkungan.

Dokumen kebijakan tersebut disusun melalui kolaborasi lintas lembaga antara Institut Teknologi Bandung (ITB), Monash University, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Kerja sama ini dinaungi oleh program RIIM-KONEKSI, yakni kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Sebagaimana dicatat dalam risalah kebijakan konsorsium RIIM-KONEKSI, pemulihan produktivitas dan perlindungan pesisir dapat dicapai secara bersamaan jika kawasan budidaya dan restorasi dikelola secara terpadu.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya keseimbangan tersebut. "Kebutuhan industri udang harus berjalan bersamaan dengan konservasi mangrove. Produksi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan," terangnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan yang tepat memungkinkan kedua hal berjalan beriringan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat kebijakan Ekonomi Biru Indonesia.

Penerapan Kerangka SAF dalam Lanskap Tambak Terpadu

Guna menjawab kebutuhan lapangan, Konsorsium RIIM-KONEKSI merancang Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (SAF) yang mengintegrasikan empat dimensi keberlanjutan, yakni biofisik dan iklim, keanekaragaman hayati, sosial-ekonomi, serta tata kelola.

Menurut publikasi tim peneliti ITB, Monash University, BRIN, dan YKAN, kerangka ini diterapkan melalui program Integrated Sustainable Mangrove-Carbon Aquaculture (SMACA) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada periode 2025–2027.

Program ini merupakan kelanjutan dari program Shrimp Carbon Aquaculture (SECURE) yang dijalankan YKAN sejak 2022.

Berdasarkan data pemantauan program SECURE di Berau, penerapan model akuakultur terpadu ini telah melibatkan 22 pembudidaya yang mengelola sekitar 240 hektare tambak, yang diintegrasikan dengan restorasi ekosistem mangrove seluas 87 hektare.

Lewat dukungan riset SMACA, penyempurnaan terus dilakukan pada desain tambak, hidrologi, restorasi ekosistem, serta tata kelola kolaboratif. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga fungsi mangrove sebagai penyerap karbon biru, pelindung pantai, dan habitat biota laut.

Sumbe Fotor: RIIM - Koneksi
Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)-KONEKSI menyerahkan dan memaparkan risalah kebijakan bertajuk Pengarusutamaan Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (Sustainable Aquaculture Framework/SAF) untuk Mendukung Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, pada tanggal 28 Juli 2026.

Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)-KONEKSI menyerahkan dan memaparkan risalah kebijakan bertajuk Pengarusutamaan Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (Sustainable Aquaculture Framework/SAF) untuk Mendukung Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, pada tanggal 28 Juli 2026. RIIM-KONEKSI

Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)-KONEKSI menyerahkan dan memaparkan risalah kebijakan bertajuk Pengarusutamaan Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (Sustainable Aquaculture Framework/SAF) untuk Mendukung Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, pada tanggal 28 Juli 2026.

Ketua Tim Riset dari ITB, Prof. Djoko Santoso Abi Suroso, menilai model ini sangat potensial. "Program SMACA dan SECURE menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tambak dapat berjalan seiring dengan pemulihan mangrove. Model ini dapat menjadi prototipe bagi pengembangan akuakultur berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia," ujarnya.

Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menyuarakan hal serupa. Berdasarkan catatan lapangan YKAN di Berau, peningkatan hasil udang tidak harus merusak lingkungan.

"Pendekatan SAF memberikan bukti bahwa peningkatan produksi dan perlindungan ekosistem dapat berjalan beriringan. Karena itu, kami berharap kerangka ini dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kebijakan akuakultur berkelanjutan di Indonesia," jelas Ilman.

Sebagai langkah nyata ke depan, risalah kebijakan RIIM-KONEKSI memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah.

Pertama, memprioritaskan revitalisasi tambak aktif ketimbang membuka lahan baru melalui konversi hutan mangrove. Kedua, memperkuat skema pembiayaan berbasis jasa ekosistem. Ketiga, mengintegrasikan zona penyangga mangrove dalam desain fisik tambak. Keempat, meningkatkan kapasitas teknis pembudidaya. Kelima, mengarusutamakan prinsip akuakultur berkelanjutan ke dalam kebijakan Ekonomi Biru nasional demi memperkuat ketahanan pangan dan kelestarian pesisir.

Reporter: Ade S
Sumber Berita: National Geographic Indonesia