Jakarta, 22 Oktober 2025 - Indonesia terus memantapkan langkah menghadapi Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil. Melalui seminar “Road to COP30: Improving Indonesia’s Position for Advancing the National Climate Action and Commitments”, berbagai pemangku kepentingan nasional berkumpul untuk memperkuat arah kebijakan dan komitmen aksi iklim nasional.

Acara yang diselenggarakan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia dengan dukungan International Climate Initiative (IKI) dari Pemerintah Federal Jerman ini berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil

.
Dokumentasi Pusat Perubahan Iklim ITB 2025

Dalam sambutan pembuka, Dr. Ari Sudijanto, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) KLHK, menekankan pentingnya memperkuat pendekatan berbasis sains dan integrasi lintas sektor dalam pengendalian perubahan iklim. “Kita tidak bisa lagi hanya bicara rencana, saatnya bicara aksi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci untuk memastikan target Nationally Determined Contribution (NDC) dapat tercapai.

Dokumentasi Pusat Perubahan Iklim ITB 2025

Dr. Nizar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, menyampaikan bahwa transisi menuju pembangunan hijau kini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. “Transisi hijau bukan pilihan, melainkan keniscayaan,” katanya. Bappenas, lanjutnya, sedang mengintegrasikan aksi mitigasi dan adaptasi iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya.

Dokumentasi Pusat Perubahan Iklim ITB 2025

Dari sisi mitra internasional, Maike Lorenz dari Kedutaan Besar Jerman menegaskan komitmen pemerintah Jerman untuk mendukung Indonesia dalam upaya mencapai Just Energy Transition. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin aksi iklim di kawasan Asia Tenggara.

Dokumentasi Pusat Perubahan Iklim ITB 2025

Sementara itu, Arief Wijaya, Climate and Forest Director WRI Indonesia, menyoroti pentingnya transparansi dan sistem pemantauan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan iklim nasional. “Keterbukaan data dan pelibatan multipihak menjadi fondasi penting agar kebijakan berjalan efektif dan akuntabel,” ujarnya.

Sesi pembukaan ini menegaskan bahwa COP30 bukan sekadar ajang negosiasi internasional, tetapi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dan memperlihatkan kepemimpinan nyata dalam pengendalian perubahan iklim global.

Penulis: Yonatan Kurniawan