DI TENGAH riuh optimisme transisi energi dan geliat investasi “hijau” yang mengemuka dalam pemberitaan akhir-akhir ini, satu pertanyaan mendasar layak diajukan kembali: apakah pembangunan berkelanjutan yang kita gaungkan benar-benar mengubah arah, atau sekadar memperhalus wajah lama dari pola pertumbuhan yang sama?

Pertanyaan ini menjadi penting ketika dunia—termasuk Indonesia—semakin percaya bahwa solusi teknologi dan ekspansi ekonomi dapat berjalan seiring tanpa batas.

Dalam diskursus global mengenai krisis lingkungan, istilah “pembangunan berkelanjutan” kerap tampil sebagai mantra penyelamat. Namun, pemikir ekologi William E. Rees mengajukan kritik tajam: konsep tersebut, dalam praktiknya, lebih menyerupai mitos yang menenangkan ketimbang solusi yang menyelesaikan akar persoalan. Bagi Rees, kegagalan ini bukan terletak pada kurangnya inovasi teknologi, melainkan pada kesalahpahaman mendasar manusia tentang posisinya dalam sistem kehidupan Bumi.

Argumen sentral Rees bertumpu pada kondisi yang ia sebut sebagai ecological overshoot—situasi ketika konsumsi manusia melampaui kapasitas regeneratif planet.Kita tidak lagi sekadar memetik “bunga” dari alam, melainkan telah menggerus “modal”nya. Dalam kerangka ekonomi konvensional, alam kerap direduksi menjadi sekadar penyedia bahan mentah atau variabel eksternal. Padahal, secara ekologis, ekonomi justru merupakan subsistem dari lingkungan, bukan entitas yang berdiri sendiri.

Di sinilah letak paradoks yang jarang disadari. Upaya mendorong teknologi hijau—seperti kendaraan listrik atau energi terbarukan—memang penting, tetapi sering kali tidak menyentuh akar masalah jika pola konsumsi tetap tumbuh tanpa kendali. Tanpa perubahan pada skala dan orientasi ekonomi, inovasi tersebut berisiko menjadi sekadar kosmetik: memperlambat kerusakan, tetapi tidak menghentikannya. Dalam logika ini, keberlanjutan berubah menjadi narasi yang meninabobokan—memberi kesan kemajuan, tetapi mempertahankan status quo.

Bagi Indonesia, refleksi ini terasa sangat relevan. Di tengah ambisi menuju “Indonesia Emas 2045”, indikator keberhasilan masih didominasi oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Padahal, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: pertumbuhan seperti apa yang kita kejar, dan dengan biaya ekologis sebesar apa? Kebijakan hilirisasi sumber daya, misalnya, sering dipuji sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Namun, tanpa pengelolaan yang ketat, ia berpotensi menjadi bentuk baru dari ekstraksi yang merusak—memindahkan tekanan dari ekspor bahan mentah ke eksploitasi yang lebih intensif di dalam negeri.

Transisi menuju ekonomi hijau pun tidak imun dari risiko ini. Produksi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik, misalnya, dapat membawa konsekuensi ekologis serius jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Di titik ini, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis: mengikuti jalur negara industri yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya, atau merintis model pembangunan yang berpijak pada daya dukung ekologis.

Pilihan kedua memang tidak mudah, tetapi justru di situlah peluang kepemimpinan Indonesia terbuka. Salah satu modal penting yang sering terabaikan adalah kearifan lokal masyarakat adat. Selama berabad-abad, komunitas-komunitas ini telah hidup dalam keseimbangan dengan lingkungan, tanpa melampaui batas regeneratifnya. Pengetahuan tradisional mereka bukan sekadar warisan budaya, melainkan sistem adaptasi ekologis yang teruji oleh waktu.

Melindungi wilayah dan hak masyarakat adat karenanya bukan hanya isu keadilan sosial, tetapi juga strategi menjaga keberlanjutan yang nyata. Selain itu, penguatan ekonomi lokal dan kedaulatan pangan menjadi langkah konkret yang dapat ditempuh. Ketergantungan pada rantai pasok global yang panjang tidak hanya meningkatkan jejak karbon, tetapi juga memperbesar kerentanan terhadap krisis.

Dengan memperkuat produksi dan konsumsi berbasis lokal, Indonesia dapat membangun ketahanan yang lebih tangguh sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Perubahan paradigma ini juga menuntut transformasi dalam pendidikan. Generasi mendatang perlu memahami bahwa pertumbuhan memiliki batas biofisik. Prinsip sederhana seperti keseimbangan antara konsumsi sumber daya dan daya dukung lingkungan bukan sekadar konsep ilmiah, melainkan fondasi bagi keberlanjutan kehidupan.

Tanpa kesadaran ini, pembangunan akan terus bergerak dalam ilusi kemajuan yang rapuh. Pada akhirnya, kritik Rees mengajak kita untuk berani bersikap jujur: bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai dengan mempertahankan pola pikir lama. Ia menuntut perubahan mendasar dalam cara kita mendefinisikan kemajuan, mengelola sumber daya, dan memaknai hubungan manusia dengan alam.

Indonesia memiliki kesempatan langka untuk tidak sekadar menjadi pengikut dalam arus global, tetapi pelopor dalam merumuskan jalan alternatif. Jalan yang tidak hanya mengejar kemakmuran ekonomi, tetapi juga menjaga integritas ekologis sebagai fondasinya.

Sebab, tanpa lingkungan yang lestari, seluruh bangunan kesejahteraan yang kita dirikan pada akhirnya akan kehilangan pijakan. Maka, menembus mitos pembangunan berkelanjutan bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menata ulang arah agar kemajuan itu sungguh berakar pada realitas bumi yang terbatas—dan karenanya, lebih tahan uji dalam jangka panjang.

Editor : Ferril Dennys
Sumber:Mengoreksi Janji "Berkelanjutan" di Tengah Laju Ekonomi Hijau