12 Agustus 2025 — Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB) berkesempatan mengunjungi dan berdiskusi dengan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) mengenai penguatan skema Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV), integrasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta kesiapan lembaga dan personil dalam mendukung pelaporan emisi industri.

Dalam diskusi tersebut, hadir Pak Irfando selaku Ketua Tim LVV dan Ibu Sina sebagai verifikator sekaligus auditor industri hijau yang membagikan pengalaman langsung di lapangan. Beberapa informasi yang didapat berdasarkan dari diskusi meliputi:

1. BBLM Resmi Terakreditasi sebagai LVV

BBLM telah resmi terakreditasi sebagai LVV dengan nomor registrasi 019, menjadikannya balai kedua setelah Balai Kulit Yogyakarta. Saat ini, lingkup akreditasi mencakup inventarisasi gas rumah kaca (GRK), sementara skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) masih dalam tahap pengajuan. Proses ini membutuhkan sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

2. Mandat dan Peran LVV

LVV memiliki mandat strategis dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengurangan emisi di sektor energi, transportasi, industri, pertanian, dan limbah. Di bawah Kementerian Perindustrian, LVV juga dikaitkan dengan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIA), sehingga memperkuat sistem sertifikasi nasional berbasis standar industri hijau yang diterbitkan oleh Pusat Industri Hijau (PIH).

3. Regulasi Baru dan Tantangan Industri

Sesuai dengan Peraturan Kemenperin No. 2 Tahun 2025, pelaporan emisi industri kini masuk dalam sistem informasi industri nasional. Tahun ini dimulai sebagai uji coba, tahun depan menjadi anjuran, dan tahun berikutnya akan diwajibkan.

Bagi industri, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Beberapa perusahaan besar telah memiliki sistem pencatatan emisi, namun kesiapan tetap bergantung pada karakteristik pasar dan konsumen.

4. Potensi Nilai Ekonomi Karbon

Diskusi juga menyoroti peran NEK sebagai instrumen strategis mendukung target mitigasi dan adaptasi iklim nasional. Di ITB, pendanaan dari sektor kehutanan telah dimanfaatkan untuk mengelola kawasan hutan melalui skema kredit karbon dari Norwegia. Ke depan, sektor energi, transportasi, industri, pertanian, dan limbah akan menjadi fokus pengembangan NEK.

Untuk menjadi LVV yang terakreditasi, lembaga harus telah memiliki klien, menyelesaikan tahapan asesmen dan simulasi, menyusun laporan, serta mengikuti pre-test. Proses akreditasi sendiri dapat memakan waktu hingga empat tahun, dengan keberhasilan sangat bergantung pada kesiapan internal dan keterlibatan klien.

5. Rekomendasi untuk Penguatan LVV

BBLM menegaskan pentingnya pencatatan data emisi dan bahan kimia (chems) dalam audit dan sertifikasi, serta komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas lembaga, personil, dan kolaborasi lintas sektor. Semua ini menjadi fondasi penting bagi sistem pelaporan emisi industri dan perdagangan karbon di Indonesia.

BBLM menyampaikan bahwa beberapa industri telah menunjukkan kesadaran terhadap isu emisi dan mulai mengadopsi sistem pencatatan yang sesuai standar. Namun, data sertifikasi LVV di sektor industri masih belum lengkap, menandakan perlunya peningkatan sosialisasi dan dukungan teknis.

Sebagai penutup, BBLM menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas lembaga dan personil serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pelaporan emisi dan perdagangan karbon, dan dengan sinergi antara lembaga, industri, dan akademisi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus mencapai target iklim nasional.

Penulis :Ivan Fadila Putra

Redaktur: Yonatan Kurniawan, S.T., M.PWK. &  Isnan Fauzi