PERANG selalu meninggalkan duka. Namun kali ini, di tengah asap dan puing-puing di Timur Tengah, tersimpan lapisan tragedi lain yang lebih senyap, tapi tak kalah mengancam: luka ekologis yang akan diwariskan lintas generasi. Dalam dua pekan konflik Iran, jejak karbon yang terlepas ke atmosfer disebut setara dengan emisi tahunan 84 negara. Ini bukan sekadar perang antarmanusia, melainkan perang terhadap masa depan bumi itu sendiri. Perang Iran, meski terasa lama dalam liputan media, baru mulai memperlihatkan dampak nyatanya. Namun bagi Asia, situasi di Teluk telah terasa lebih kritis sejak awal. Sekitar 84 persen minyak yang melintasi Selat Hormuz—jalur pelayaran paling vital dunia—berlabuh ke pelabuhan-pelabuhan Asia. Di kawasan yang selama ini bergantung pada energi Timur Tengah, konflik ini menjadi ujian berat bagi ketahanan energi sekaligus stabilitas geopolitik. 

Dampaknya nyata dan berlapis. Di Asia Selatan, India, Pakistan, hingga Bangladesh menghadapi penghematan bahan bakar hingga kelangkaan gas minyak cair (LPG). Kekayaan Alam dan Ancaman Kedaulatan, Berkaca dari Venezuela Artikel Kompas.id Kiriman uang dari jutaan pekerja migran di Teluk yang mencapai miliaran dolar AS pun terancam. Asia Tenggara, dari Kamboja hingga Filipina, dampak terasa dari penutupan sementara ribuan SPBU hingga kebijakan kerja dari rumah untuk menghemat energi. Krisis ini tak hanya menguji ketahanan infrastruktur energi, tetapi juga solidaritas sosial dan ketangguhan ekonomi rumah tangga.

Bagi negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang, situasi ini menghadirkan dilema politik yang rumit. Keduanya sangat bergantung pada minyak Teluk, tapi di sisi lain memiliki hubungan sekutu erat dengan Amerika Serikat yang meminta keterlibatan di Selat Hormuz. Jepang, misalnya, harus berhati-hati. Meskipun menjanjikan dukungan, konstitusi pasca perang yang disusun Amerika Serikat membatasi pengerahan pasukan ke luar negeri.

Dilema ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan energi sering kali merambat menjadi kompleksitas politik yang tak mudah diurai. Di tengah semua itu, China hadir dengan strategi berbeda. Beijing memanfaatkan kelengahan AS untuk menawarkan “keamanan energi” kepada sejumlah negara di kawasan, sembari memperluas pengaruh politik. Ada pula spekulasi bahwa konflik ini secara tidak langsung menjadi upaya menekan pasokan energi China, meski hal itu masih diperdebatkan. Yang jelas, perang ini telah mengubah peta kepentingan di Asia, dan ketidakpastian menjadi satu-satunya hal yang pasti. Namun, di balik goncangan pasokan dan harga energi, ada dimensi lain yang tak kalah penting dan sering luput dari sorotan: konflik bersenjata adalah mesin perusak iklim yang luar biasa dahsyat. 

Amerika Serikat dan Israel mengklaim aksi militernya sebagai langkah menjaga keamanan kawasan. Namun dalam 14 hari pertama konflik, perang ini melepaskan sekitar 5 juta ton karbon dioksida—setara emisi tahunan 84 negara kecil. Ironi besar terjadi: bahan bakar fosil yang menjadi sumber konflik justru menjadi bahan bakar perang itu sendiri. 

Pesawat tempur AS terbang ribuan kilometer, membakar ratusan juta liter bahan bakar, untuk menyerang infrastruktur minyak. Ini lingkaran setan geopolitik yang tak berkesudahan. Yang lebih mencemaskan, ketika bom menghancurkan bangunan, membakar kilang minyak, dan meluluhlantakkan alutsista, karbon yang terlepas akan bertahan di atmosfer selama berabad-abad. Korban perang ini bukan hanya mereka yang gugur di medan tempur, tetapi juga setiap anak di dunia yang mewarisi atmosfer yang lebih panas. Seperti diingatkan peneliti Fred Otu-Larbi, “Membakar emisi tahunan Islandia dalam dua minggu adalah sesuatu yang sungguh tidak mampu kita tanggung.” Perang bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga bunuh diri ekologis. Secara historis, setiap guncangan energi yang dipicu Amerika Serikat kerap diikuti lonjakan pengeboran minyak baru, terminal LNG baru, dan ekspansi infrastruktur fosil. Alih-alih menjadi momentum peralihan ke energi terbarukan, krisis justru memperkuat kecanduan lama. 

Patrick Bigger, peneliti kebijakan iklim, mengingatkan bahwa pola ini menunjukkan bagaimana kepentingan fosil masih begitu dalam membelenggu logika keamanan global. Refleksi terbesar dari perang ini adalah bahwa keamanan nasional tak bisa dipisahkan dari keamanan iklim. Bagi Indonesia, pesan ini bukan sekadar abstraksi geopolitik. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, ketahanan energi dan stabilitas iklim adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, ditambah kerentanan terhadap kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem, menempatkan Indonesia dalam posisi yang tak kalah rapuh dari negara-negara Asia Selatan maupun Timur. 

Ketika konflik di Teluk mengguncang harga minyak dunia, guncangan itu langsung beresonansi ke anggaran negara, daya beli masyarakat, hingga subsidi energi yang membebani fiskal. Namun yang lebih mendasar, pengalaman ini mengingatkan bahwa keamanan nasional tak akan pernah kokoh jika dibangun di atas fondasi sumber daya yang tak hanya terbatas, tetapi juga menjadi pangkal konflik itu sendiri. Maka, mempercepat transisi energi bukan lagi sekadar komitmen moral terhadap perjanjian iklim global, melainkan langkah strategis untuk membebaskan diri dari jeratan geopolitik yang tak pernah ramah bagi negara berkembang. Selama kebijakan luar negeri masih didikte oleh kepentingan bahan bakar fosil, selama itu pula perang dan krisis iklim akan terus saling memakan. Asia, yang paling rentan terhadap guncangan energi, memiliki kepentingan besar untuk mendorong perubahan. Ketergantungan pada satu kawasan dan satu jalur pelayaran sempit adalah risiko yang tak boleh dibiarkan berlarut. 

Perang AS-Israel terhadap Iran bukan sekadar konflik regional. Ia adalah cermin buram peradaban: kita membakar bumi untuk menguasai sumber daya yang membakar bumi, sambil membiarkan korban jiwa dan iklim bertumpuk tanpa keadilan. Jika krisis iklim adalah medan perang terbesar umat manusia, maka setiap rudal yang diluncurkan adalah peluru yang ditembakkan ke kaki kita sendiri. Maka, sudah saatnya kita menuntut ulang makna “keamanan”. Bukan yang diperoleh dari pangkalan militer di negeri orang, tetapi yang lahir dari komitmen bersama untuk menjaga planet yang layak huni. Bagi Asia, ini bukan sekadar pilihan moral, tetapi keniscayaan strategis.

Penulis: Agus Supangat, Ilmuwan Senior di Pusat Perubahan Iklim, ITB
Editor: Sandro Gatra
Sumber: Ketika Perang Memanaskan Bumi - Kompas Lestari